Logo Header

Ijtima Ulama MUI Minta Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dicabut

Jusrianto
Jusrianto Jumat, 12 November 2021 15:27
MUI. (INT)
MUI. (INT)

TEBARAN.COM, JAKARTA – Ijtimia Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah untuk mencabut/mengevaluasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS).

Beban Aisyah Rawat Ibu dan Adiknya dapat Perhatian Andi Sudirman

“Meminta kepada pemerintah agar mencabut atau setidak-tidaknya mengevaluasi, merevisi Peraturan Mendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi,” demikian bunyi rekomendasi tersebut.

Meskipun begitu, MUI menilai bahwa Permendikbud itu sebetulnya bertujuan baik, yakni demi mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Namun, karena penerbitan tidak sesuai prosedur, sebagaimana diatur dalam Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, itu menyebabkan kontroversi.

Dalam materi muatan dalam Permendikbud itu juga dinilai bertentangan dengan syariat, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undang lainnya serta nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

“Ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada frasa ‘tanpa persetujuan korban’ dalam Permendikbudristek 30 tahun 2021 bertentangan dengan nilai syariat, Pancasila, dan UUD 1945,” bunyi penjelasan tersebut.

Diketahui, pada 31 Agustus lalu Nadiem menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Kritik pun berdatangan, salah satunya dari Muhammadiyah yang menilai aturan tersebut memiliki masalah dari sisi formil dan materiil karena adanya pasal yang dianggap bermakna legalisasi seks bebas di kampus.

Jusrianto
Jusrianto Jumat, 12 November 2021 15:27
Komentar