Logo Header

KPK Serukan Penyelamatan Aset ke Pemerintah Daerah

Jusrianto
Jusrianto Rabu, 10 November 2021 12:14
Ilustrasi aset negara. (INT)
Ilustrasi aset negara. (INT)

TEBARAN.COM, MAKASSAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Daerah di Sulsel baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota segera menyelamatkan aset-aset negara yang masih dikuasai pihak ketiga.

Beban Aisyah Rawat Ibu dan Adiknya dapat Perhatian Andi Sudirman

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudhiawan Wibisono dalam giat Simposium dan Deklarasi Gerakan Penyelamatan Aset Milik Negara di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Selasa (9/11/21).

Ia menegaskan, Pemerintah Daerah tidak boleh membiarkan aset negara hilang. Jika hal itu terjadi, maka sudah termasuk dalam tindak pidana korupsi (tipikor).

“Siapapun terlibat tipikor, mau dia mafia tanah, aparat pemerintahan, penegak hukum, ya akan kami tangani,” ujar Yudhiawan.

Aset negara, kata Yudhiawan, harus digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka melayani masyarakat. Menurutnya, istilah mafia tanah adalah kedok bagi orang-orang tanpa integritas dan komitmen yang berlindung di balik institusi.

Mereka kerap membocorkan data agar bisa dipalsukan untuk dapat menguasai aset negara. Parahnya, oknum tanpa integritas ini masuk ke semua lini. Mulai dari Pemprov, Kepolisian Kejaksaan hingga pengadilan.

Mereka mengincar keuntungan dari aset tersebut yang nilainya bisa mencapai ratusan miliar.

“Makanya yang semacam itu harus kami tangani. Mereka mungkin bekerjasama dengan orang yang punya niat jahat dalam rangka untuk menguasai tanah itu. Dan nanti uang yang harusnya masuk ke negara, malah dibagi-bagikan,” bebernya.

Sejauh ini, KPK telah melakukan upaya koordinasi dalam rangka pencegahan. Antara lain menagamen aset, yakni menyelamatkan aset negara hingga bersertifikat agar tidak bisa berpindah tangan.

“Pengamanan aset bekerjasama dengan institusi lain seperti Pemda, Pemprov, termasuk BPN dan BUMN,” ujarnya.

Saat ini, terdapat 7 aset negara yang berada di Kota Makassar digugat oleh orang yang sama. Satu diantaranya yakni lahan Al Markaz telah dimenangkan. Sisanya masih dalam proses kasasi.

Yudhiawan menambahkan, permasalahan aset lainnya di pemerintah daerah adalah masih rendahnya tingkat sertifikasi aset.

Pihaknya mencatat, total aset di 25 Pemda se-Sulsel sebanyak 110.155 bidang tanah. Namun yang bersertifikat, baru 12.457 bidang atau 11,39 persen. Sisanya sebanyak 97,608 bidang belum bersertifikat.

“Dari data Pemda kepada KPK sertifikat tanah yang terbit sepanjang Januari – Oktober 2021 sebanyak 218 bidang. Ini harus ada akselerasi. BPN pasti akan menertibkan sertifikat, kuncinya clean and clear,” tandas mantan Dirkrimsus Polda Sulsel itu.

Menindaklanjuti hal itu, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menuturkan, pihaknya akan melakukan sertifikasi aset yang dianggap vital dan berpotensi diserobot.

“Itu kita akan kejar. Yang prioritas seperti Pacuan Kuda, Gedung Juang sudah diambil pengelolaannya ada di Perseroda. Ada beberapa aset lain yang dikuasai pihak ketiga harus diambil,” imbuh Sudirman.

Tak sampai di situ, pihakya juga akan melaporkan oknum yang ingin menguasai aset. Sesuai arahan KPK, pihaknya akan membawanya ke aspek pidana.

Jusrianto
Jusrianto Rabu, 10 November 2021 12:14
Komentar