DPP APPMBGI: Anggaran MBG Sudah Final, Saatnya Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas
TEBARAN.COM,JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras atau Bro Rivai, menegaskan polemik anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi relevan diperdebatkan dari sisi politik. Menurutnya, fokus saat ini harus bergeser pada penguatan transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas pelaksanaannya.
Bro Rivai menyampaikan, anggaran MBG telah diputuskan melalui mekanisme konstitusional bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Karena itu, perdebatan mengenai ada atau tidaknya anggaran dinilai sudah selesai.
“Anggaran MBG sudah menjadi keputusan politik negara dan disepakati melalui mekanisme konstitusional bersama DPR. Yang harus kita pastikan sekarang adalah bagaimana pemanfaatannya diawasi secara ketat, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Bro Rivai dalam keterangan tertulis, Minggu (1/3/2026).
Ia menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan publik, tata kelola keuangan, serta mekanisme pertanggungjawaban hingga ke tingkat satuan pelayanan dan dapur pelaksana.
“Anggaran MBG adalah dana publik.
Prinsip kehati-hatian, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban penggunaan dana per porsi harus menjadi perhatian utama semua pihak,” tegasnya.
Menurut Bro Rivai, penguatan tata kelola menjadi krusial mengingat skala program yang besar dan jangkauan pelaksanaan yang luas di berbagai daerah. Ia mengingatkan seluruh pengelola dapur, mitra, dan pemangku kepentingan agar tidak menjadikan MBG sekadar proyek administratif.
“Ini harus menjadi peringatan bahwa MBG bukan ruang kompromi untuk praktik yang tidak akuntabel.
Kepercayaan publik terhadap program ini ditentukan oleh integritas dalam pengelolaannya,” ujarnya.
Lebih jauh APPMBGI memandang MBG, sebagai kebijakan strategis jangka panjang, bukan sekadar program sosial temporer. Program ini dinilai memiliki dampak berlapis, mulai dari pemenuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan, hingga efek berganda terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.
“MBG adalah investasi sumber daya manusia. Jika dikelola konsisten dan berintegritas, program ini akan berkontribusi besar terhadap kualitas generasi produktif Indonesia,” kata Bro Rivai.
Ia menilai, perbaikan status gizi sejak dini merupakan fondasi utama untuk membangun modal manusia yang sehat, produktif, dan kompetitif. Dalam jangka panjang, MBG diyakini memperkuat basis kualitas sumber daya manusia dan menjadi prasyarat lahirnya bonus demografi yang berkualitas.
“Bonus demografi tidak datang otomatis. Ia hanya menjadi keuntungan bila kualitas manusianya benar-benar dibangun. Itu sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan tata kelola anggaran yang bersih,” tegasnya.
Secara sosial, MBG dinilai mampu memperkuat perlindungan kelompok rentan dan mengurangi ketimpangan akses gizi. Secara ekonomi, program ini mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM, petani, serta tenaga kerja dapur dalam rantai pasok pangan.
Dalam perspektif yang lebih luas, Bro Rivai menilai MBG juga memiliki implikasi strategis jangka panjang bagi daya saing bangsa.
“Negara dengan sumber daya manusia yang sehat dan produktif akan memiliki daya tawar lebih kuat di tingkat regional maupun global. Karena itu, MBG pada dasarnya adalah investasi strategis negara,” ujarnya.
APPMBGI menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah penguatan transparansi yang terus didorong pemerintah, termasuk kewajiban pelaporan penggunaan anggaran dan penguatan sistem pengawasan internal. Pihaknya juga mendorong keterbukaan data pemanfaatan anggaran agar dapat diakses publik secara luas.
“Pengawasan publik adalah kunci agar MBG tetap berada pada tujuan utamanya, yaitu pembangunan manusia, bukan kepentingan jangka pendek,” kata Bro Rivai.
Ia menegaskan APPMBGI siap berperan aktif menjaga tata kelola pelaksanaan MBG, khususnya di tingkat dapur dan jejaring mitra daerah.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran MBG benar-benar berkontribusi pada kualitas gizi, keamanan pangan, dan penguatan ekonomi lokal,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Bro Rivai menegaskan bahwa bangsa ini tidak lagi membutuhkan perdebatan panjang atas keputusan politik yang telah final, melainkan kerja bersama untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
“Anggaran MBG sudah final. Tugas kita sekarang adalah mengawalnya. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan agar MBG benar-benar menjadi investasi masa depan bangsa, bukan sekadar angka dalam laporan,” pungkasnya. (*)
- 1
