Reformasi Pupuk Subsidi Jadi Kunci Swasembada, Amran Siapkan 7 Pabrik Baru

TEBARAN.COM,MAKASSAR —Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan reformasi tata kelola pupuk subsidi sebagai kunci menjaga kedaulatan pangan nasional
Dalam forum Leadership Camp ASN Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis (26/2/2026), ia menyatakan bahwa perubahan sistem distribusi pupuk harus berani dilakukan untuk memangkas hambatan birokrasi yang selama ini memperlambat layanan kepada petani.

Sebanyak 145 regulasi dipangkas guna menyederhanakan jalur distribusi pupuk subsidi. Skema yang sebelumnya panjang kini diringkas menjadi tiga simpul utama, yakni Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, serta kelompok tani atau pengecer resmi.

Menurut data Kementerian Pertanian, deregulasi tersebut mampu menurunkan biaya pupuk subsidi hingga 20 persen dan menambah volume pasokan sekitar 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran negara. Untuk memperkuat suplai jangka panjang, pemerintah juga merencanakan pembangunan tujuh pabrik pupuk baru.

Amran menekankan bahwa pupuk merupakan fondasi utama produktivitas pertanian. Tanpa sistem distribusi yang efisien dan tepat sasaran, target swasembada pangan akan sulit tercapai.

Namun demikian, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa tantangan terbesar terletak pada pengawasan di lapangan, termasuk validasi data petani, pemerataan distribusi, serta pencegahan potensi penyimpangan. Penguatan sistem digital dan transparansi lintas lembaga dinilai menjadi pekerjaan rumah berikutnya.

Selain pembenahan pupuk subsidi, Amran juga mendorong percepatan hilirisasi komoditas strategis seperti kelapa, gambir, dan CPO. Ia menyoroti pergeseran konsumsi global, termasuk tren susu nabati berbasis kelapa di China, yang dinilai membuka potensi nilai tambah hingga ribuan triliun rupiah jika diolah di dalam negeri.
Untuk komoditas gambir, Indonesia menguasai sekitar 80 persen bahan baku dunia, namun sebagian besar masih diekspor mentah sebelum diproses di luar negeri. Sementara pada CPO, Indonesia menguasai 60–70 persen pasar global, dengan peluang peningkatan nilai tambah melalui penguatan biofuel dan pengurangan impor solar.

Meski demikian, kalangan ekonom menilai hilirisasi membutuhkan kesiapan infrastruktur, energi, dan kepastian regulasi investasi agar tidak terhambat di tahap perencanaan.

Bagi Amran, transformasi pertanian bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, tetapi menjaga martabat dan kedaulatan bangsa di tengah tekanan global. Ia menegaskan bahwa reformasi pupuk subsidi dan hilirisasi komoditas harus berjalan beriringan agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani.
Jangan hanya berdoa, tapi bertindak. Indonesia harus dipaksa maju,” tegasnya.