Logo Header

Setelah Sukses Jawab Kasus Azis Syamsuddin, Kini Supriansa Jadi Kuasa DPR RI dalam Uji UU Pemilu di MK

Ridwan
Ridwan Senin, 27 September 2021 23:30
Supriansa tampil menjadi kuasa dari DPR RI di persidangan Mahkamah Konstitusi, Senin, 27 September 2021 (Foto: Tebaran.com/ Instagram MK)
Supriansa tampil menjadi kuasa dari DPR RI di persidangan Mahkamah Konstitusi, Senin, 27 September 2021 (Foto: Tebaran.com/ Instagram MK)

TEBARAN.COM, JAKARTA – Sehari setelah viral di televisi nasional dalam menjawab kasus yang melilit kader Partai Golkar. Hari ini Senin, Supriansa terlihat tampil menjadi kuasa dari DPR RI di persidangan Mahkamah Konstitusi.

Beban Aisyah Rawat Ibu dan Adiknya dapat Perhatian Andi Sudirman

Supriansa tampil di Sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda membacakan keterangan DPR dalam pengujian materil UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang tercatat di MK dengan perkara No 16/PUU-XIX/2021.

Sama sebelumnya Supriansa tampil di media televisi dengan tenang menghadapi berbagai hujatan yang ditujukan ke Golkar atau Azis Syamsuddin sebagai kader Golkar yang dijemput paksa oleh Komisi Pemberantasan Korusi (KPK).

Namun kali ini, Supriansa tidak lagi mewakili Partai Golkar, tapi mewakili DPR dalam memberikan keterangan sebagai pihak tergugat. Sidang Mahkamah Konsitusi berlangsung secara virtual, Senin, 27 September 2021.

Hadir pula tiga Ahli Pemohon, yakni dari Anggota Dewan Pembina PERLUDEM Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Netgrit Ferry Kurnia Rizkyansyah, dan Lektor Kepala Ilmu Politik Universitas Airlangga Kris Nugroho.

Dalam keterangannya Supriansa mengatakan UU No 7 Tahun 2017 dibentuk untuk menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga UU yaitu UU No. 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU No 5/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan UU No. 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD.

“Selain itu, UU No.7/2017 dibentuk untuk menjawab dinamika terkait pengaturan penyelenggaraan dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilihan, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang yaitu UU a quo,” kata Supriansa.

Lanjutnya, penyelenggaraan pemilu serentak merupakan tindak lanjut Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Putusan MK ini menurut pembuat UU sudah selaras dengan Pasal 10 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan bahwa salah satu materi yang harus diatur dalam UU berisi tindak lanjut atas Putusan MK.

“Tindak lanjut atas Putusan MK tersebut telah dilakukan oleh DPR bersama Presiden dengan membentuk UU Pemilu,” jelas Supriansa kepada pleno hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman.

DPR mengungkapkan, MK telah menyatakan pendiriannya mengenai lima pilihan model keserentakan pemilu yang dijabarkan MK dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019. MK juga menegaskan penentuan model pemilu serentak mana yang akan digunakan adalah wewenang pembentuk UU untuk memutuskannya.

“Oleh karena itu, menurut DPR, dalil-dalil Pemohon sudah seharusnya menjadi gugur dan tidak dipertimbangkan lagi oleh MK,” kata Supriansa.

DPR berpandangan, para Pemohon pernah mengujikan dalam permohonan No. 37/PUU-XVII/2009 dan permohonan No. 55/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan norma keserentakan pemilu dan alasan-alasan yang tidak didasarkan pada alasan-alasan konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelum permohonan a quo.

“Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat 2 Peraturan MK No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengujian Undang-Undang, adalah nebis in idem,” pungkas Supriansa dalam sidang terbuka untuk umum MK.

Ridwan
Ridwan Senin, 27 September 2021 23:30
Komentar