Logo Header

Kekayaan Sejumlah Kepala Daerah Naik saat Pandemi, Andi Sudirman Sulaiman Justru Menurun

Ridwan
Ridwan Sabtu, 18 September 2021 18:05
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman

TEBARAN.COM, MAKASSAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat situs e-Announcement LHKPN merilis jumlah harta kekayaan yang dimiliki penyelenggara negara. Sebagian pejabat negara tercatat mengalami peningkatan harta kekayaan.

Beban Aisyah Rawat Ibu dan Adiknya dapat Perhatian Andi Sudirman

KPK menyatakan 70% pejabat hartanya naik selama pandemi. Analisi tersebut dilakukan berdasarkan laporan LHKPN kepada KPK pada 2019-2020. Lalu siapakan kepala daerah yang hartanya naik dan turun saat pandemi?.

Dari perbandingan harta 2019 dan 2020 saat pandemi, tercatat seperti harta Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengalami kenaikan sekitar Rp 551 juta. Begitupun dengan harta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang juga merupakan arsitek ini naik sekitar Rp 6,6 miliar.

Namun ada pula yang justru menurun, seperti halnya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman adalah salah satu pejabat yang mengalami penurunan harta kekayaan.

Tak tanggung-tanggung, hartanya turun cukup drastis sekitar Rp1.5 Miliar. Sebelumnya, kekayaan Andi Sudirman tercatat mencapai Rp9.158.429.742. Kini, tersisa Rp7.677.490.663 per tanggal 31 Desember 2020.

Atas fenomena tersebut, sejumlah pengamat memberikan analisisnya. Seperti diungkapkan Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad.

Menurutnya, pejabat bersangkutan harus memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait harta kekayaannya. Sebab jika tidak, akan terbentuk opini publik. Apalagi di tengah situasi pandemi covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.

“Misalkan, pejabat mengalami kenaikan kekayaan secara signifikan lalu kemudian dikaitkan bahwa itu justru naik pada saat masyarakat didera dampak pandemi. Karenanya, saya kira perlu klarifikasi dengan memberi penjelasan kepada masyarakat,” ujar Firdaus Muhammad di Makassar, Sabtu, 18 September 2021.

Selain itu, lanjut Firdaus, pejabat bersangkutan harus melaporkan seluruh kekayaannya. Bukan sekadar gaji, tapi juga jumlah total kekayaan yang dimiliki. Sebab ia tak menampik, sebagian pejabat juga diketahui memiliki banyak usaha.

“Jika pejabat kekayaannya naik, apakah itu bersumber dari aset pribadi yang mengalami peningkatan atau memang ada kaitan dengan jabatannya. Ini yang harus diselidiki. Karena dikhawatirkan akan jadi stigma bahwa pejabat memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri atau indikasi korupsi,” ungkapnya.

Adanya klarifikasi, kata Firdaus, juga untuk mengobati keresahan masyarakat yang kerap mempertanyakan kenaikan pengasilan pejabat di saat pandemi.

Sementara terkait harta kekayaan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang menurun, menurut Firdaus ada beberapa kemungkinan. Pertama, latar belakang Andi Sudirman diketahui berasal dari kalangan profesional yang bekerja di perusahaan.

Dari sana, ia mendapat gaji jauh lebih tinggi dibanding ketika menjadi pejabat negara. Saat berhenti dari perusahaan itu, otomotis gajinya dihentikan. Sehingga sumber penghasilan dari pekerjaan sebelumnya sudah tidak ada.

“Kemudian beliau juga bukan seorang pengusaha seperti kakaknya yang memiliki aset besar. Jadi penghasilannya tidak berkembang karena fokus mengurusi pemerintahan,” ucap Firdaus.

Kemungkinan lain, lanjut Firdaus, Andi Sudirman sering memberi tanpa dipublikasi. Apalagi pemberiannya tersebut disinyalir menggunakan dana pribadi sehingga berdampak pada harta kekayaannya. Meski sebenarnya, bantuan dari pejabat telah dianggarkan di APBN atau APBD.

“Kalau Plt saya liat beliau memberi bentuan dari dana pribadinya dan tidak mengatas namakan pemerintah lalu kemudian itu berdampak pada kekayaannya. Ini hanya prediksi-prediksi kita. kemungkinan yang terjadi,” pungkas Firdaus.

Senada dengan Firdaus, Pengamat Politik Universitas Bosowa Arief Wicaksono juga menyampaikan, laporan harta kekayaan pejabat negara harus bisa diakses oleh publik.

Karena yang banyak beredar di masyarakat selama ini adalah prejudice atau prasangka.

“Misalkan kalau dulu hartanya 1 miliar sekarang 2 miliar, artinya ada kenaikan. Bagaimana publik kemudian bisa menghitung mengetahui, itu harus bisa diakses. Nah itu isunya harus bisa dikembangkan. Karena selama ini, prasangka itu dibiarkan, sehingga muncul framing akhirnya prasangka itu seolah benar,” imbuh Arief.

Ridwan
Ridwan Sabtu, 18 September 2021 18:05
Komentar