TEBARAN.COM,JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggandeng berbagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan untuk memperkuat program strategis Kementerian Pertanian (Kementan), mulai dari Brigade Pangan, cetak sawah, pengembangan komoditas perkebunan, hingga hilirisasi produk pertanian.
Kolaborasi tersebut ditegaskan dalam audiensi bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Pandu Tani Indonesia (PATANI), Korps HMI Wati (KOHATI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Mentan Amran menegaskan bahwa pembangunan pertanian nasional membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda sebagai penggerak ekonomi rakyat. “Semua ikut bantu negara. Kita ingin ekonomi digerakkan oleh pemuda Indonesia. Tanpa kolaborasi, pertanian tidak akan maju,” katanya.
Ia memaparkan sejumlah program prioritas yang tengah dijalankan pemerintah, di antaranya pengembangan komoditas perkebunan rakyat seluas lebih dari 800 ribu hektare dengan anggaran Rp9,9 triliun untuk kakao, mete, kelapa, kopi, dan komoditas perkebunan lainnya, serta program cetak sawah seluas 225 ribu hektare dengan dukungan anggaran Rp8 triliun.
Mentan Amran menekankan bahwa seluruh program tersebut harus dijalankan secara bersih dan profesional. “Tidak ada fee, tidak ada calo. Ini gerakan ekonomi rakyat. Presiden ingin ekonomi berpihak kepada masyarakat. Koruptor harus digilas,” tegasnya.
Selain peningkatan produksi, Mentan Amran juga mendorong percepatan hilirisasi agar nilai tambah komoditas dinikmati di dalam negeri. Ia mencontohkan komoditas kelapa yang selama ini diekspor mentah dengan nilai sekitar Rp1.300 per kilogram, padahal jika diolah menjadi Virgin Coconut Oil (VCO), nilainya bisa mencapai Rp145.000 per kilogram.
“Kita tidak boleh lagi hanya ekspor bahan mentah. Kakao, mete, kelapa, semua harus dihilirisasi. Ini kesempatan emas untuk menguasai ekonomi kerakyatan,” ujar Mentan Amran.
Ia juga mengajak kader mahasiswa di daerah yang memiliki lahan pertanian untuk segera didata dan terhubung dengan program Kementan. “Kalau ada yang punya 0,5 hektare; 1 hektare; 2 hektare; segera daftarkan. Kita gandengan tangan. Ini perjuangan bersama,” katanya.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan rakyat kecil. Karena itu, sektor pertanian harus menjadi instrumen redistribusi kesejahteraan agar tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.
“Pertumbuhan harus menjadi milik rakyat. Jangan sampai porsi rakyat kecil dimakan konglomerasi. Ini harus kita perjuangkan,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah organisasi mahasiswa menyampaikan progres dan komitmen dukungan terhadap program Kementan.
Salah satunya oleh Ketua Umum KAMMI, Jundi, menyampaikan bahwa kadernya telah menjalankan Brigade Pangan di Kalimantan Barat dan berhasil meningkatkan produktivitas panen hingga 5 ton per hektare.
Selain itu, kelompok peternak ayam petelur binaan kader KAMMI juga mulai berjalan dan memasok telur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami apresiasi, luar biasa di bawah kepemimpinan Mentan Amran, kita mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu satu tahun, capaian luar biasa. Tentunya ini hal yang sangat baik dan kami seluruh kader di seluruh Indonesia menyatakan siap perang dengan mafia dan koruptor yang menghalangi upaya swasembada pangan,” ucap Jundi.
Sementara itu, HMI, KOHATI, PII, GMNI, Patani, dan DPP BKPRMI, menyatakan dukungan penuh untuk berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian. Antara lain mengawal Brigade Pangan, cetak sawah, pengembangan komoditas perkebunan, dan program pemerintah lainnya untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Dengan dukungan mahasiswa dan organisasi kepemudaan dari berbagai daerah, Mentan Amran optimistis gerakan pertanian berbasis rakyat akan semakin kuat dan berkelanjutan.
Kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda menjadi kunci untuk mewujudkan swasembada berkelanjutan, memperluas hilirisasi, serta memastikan nilai tambah pertanian dinikmati petani dan masyarakat luas.