DPD II APPMBGI Majene Matangkan Strategi, Optimalkan Implementasi Makanan Bergizi Gratis

TEBARAN.COM,SULBAR– Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makanan Bergizi Gratis Indonesia (DPP APPMBGI) Tingkat II Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kembali memperkuat struktur organisasi melalui rapat internal sebagai bentuk komitmen mendukung program nasional yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung DPD APPMBGI Tingkat II Kabupaten Majene, Suardi bersama pengurus lainnya yang dilaksanakan di cafe Frenita Majene, Rabu, 18/02/2026.

Rapat koordinasi ini merupakan agenda perdana sebagai langkah kongkrit untuk menperkuat stutuktur guna memastikan program kerja berjalan baik selaras dengan arah kebijakan nasional organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD APPMBGI Kabupaten Majene, Suardi menegaskan bahwa organisasi ini memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekosistem Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), baik dari sisi pertumbuhan wilayah, potensi ekonomi, maupun kebutuhan penguatan rantai pasok dan pengelolaan dapur yang terstandarisasi.

“DPD II Majene menjadi motor penggerak organisasi yang diharapkan mampu membangun kolaborasi lintas sektor, serta mengakselerasi implementasi Program Makanan Bergizi Gratis secara profesional dan berkelanjutan,” ujarnya.

APPMBGI saat ini terus menegaskan komitmennya untuk memperluas dan memperkuat jaringan organisasi di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem Makanan Bergizi Gratis yang terintegrasi, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Lanjut Suarfi mengatakan Kegiatan rapat koordinasi tersebut juga dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, yang menekankan pentingnya penguatan struktur organisasi hingga ke tingkat daerah guna memastikan kesiapan pengelolaan Program Makanan Bergizi Gratis berjalan optimal.

Arahan tersebut menitikberatkan pada soliditas kepengurusan, peningkatan kapasitas pengelola dapur, serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait agar implementasi program nasional dapat terlaksana secara profesional, terukur, dan berkelanjutan. . Tutup Suardi.