Akuntabilitas Bukan Slogan: Sulawesi Selatan Tembus “BB”, Bukti Kerja Nyata Bukan Sekadar Retorika! Penulis : AbuAl-Faqir.

TEBARAN.COM,MAROS —Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan capaian yang patut diapresiasi. Di tengah berbagai tantangan tata kelola pemerintahan dan sorotan publik terhadap integritas aparatur negara, capaian Predikat Nilai “BB” dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penghargaan Zona Integritas (ZI) tahun 2025 adalah bukti bahwa kerja nyata dan komitmen reformasi birokrasi bukan sekadar jargon.

Penghargaan ini bukan hanya simbol administratif, melainkan representasi dari keseriusan pemerintah daerah dalam membangun budaya kerja yang terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dirancang untuk memastikan bahwa setiap program dan anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketika sebuah provinsi meraih nilai “BB”, itu berarti sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerjanya telah berjalan dengan standar yang baik dan konsisten.

Predikat tersebut menunjukkan adanya kesinambungan antara visi pembangunan dengan implementasi di lapangan. Tidak mudah menyelaraskan dokumen perencanaan dengan realisasi program, apalagi memastikan bahwa setiap rupiah anggaran berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Namun keberhasilan ini menandakan bahwa ada upaya sistematis dalam memperkuat manajemen kinerja di seluruh perangkat daerah.

Zona Integritas (ZI) yang turut diraih juga memiliki makna strategis. ZI bukan sekadar label, tetapi komitmen membangun wilayah birokrasi yang bebas dari korupsi serta bersih dan melayani. Dalam konteks pelayanan publik, penghargaan ini menjadi indikator bahwa reformasi tidak hanya terjadi di atas kertas, melainkan di ruang-ruang pelayanan masyarakat. Integritas aparatur menjadi fondasi, sementara pelayanan prima menjadi orientasi.

Keberhasilan ini tentu tidak berdiri sendiri. Ia merupakan hasil kerja kolektif dari pimpinan daerah, jajaran birokrasi, serta seluruh elemen yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Di balik capaian tersebut, ada proses panjang evaluasi, perbaikan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta konsistensi dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam situasi di mana publik semakin kritis dan tuntutan terhadap pemerintah semakin tinggi, capaian ini layak didukung dan diapresiasi. Apresiasi bukan berarti berhenti pada pujian, melainkan dorongan moral agar prestasi ini dipertahankan bahkan ditingkatkan. Predikat “BB” harus menjadi pijakan untuk menuju predikat yang lebih tinggi, sekaligus memperluas dampak positifnya bagi masyarakat luas.

Lebih dari sekadar angka dan kategori, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat merasakan manfaat langsung dari tata kelola yang baik tersebut. Apakah pelayanan menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih transparan? Apakah pembangunan lebih tepat sasaran? Apakah kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat? Jika jawabannya iya, maka penghargaan ini benar-benar bermakna.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjukkan bahwa komitmen terhadap akuntabilitas dan integritas dapat membuahkan hasil. Kini tantangannya adalah menjaga konsistensi dan terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Reformasi birokrasi adalah proses berkelanjutan, bukan proyek sesaat.

Sebagai masyarakat, kita patut memberikan dukungan sekaligus pengawasan yang konstruktif. Dukungan agar semangat perbaikan tetap menyala, dan pengawasan agar integritas tetap terjaga. Prestasi ini adalah langkah maju bagi tata kelola pemerintahan daerah yang lebih profesional dan terpercaya.

Semoga capaian ini menjadi inspirasi bagi daerah lain, sekaligus menjadi motivasi internal untuk terus memperkuat budaya kerja yang akuntabel, bersih, dan melayani. Sebab pada akhirnya, keberhasilan birokrasi bukan diukur dari penghargaan semata, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat.