TEBARAN.COM,MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Farid Rayendra, melaksanakan kegiatan Reses Ke-Dua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025/2026 dengan menyambangi sejumlah titik di beberapa kecamatan. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara langsung di wilayah Daerah Pemilihan.
Pada titik pertama di Kecamatan Tamalate, Kelurahan Mangasa, warga menyampaikan berbagai persoalan lingkungan dan infrastruktur. Keluhan terkait banjir di SD Inpres Mallengkeri menjadi perhatian utama, selain persoalan pedagang yang berjualan di atas drainase sehingga menghambat aliran air. Warga juga mengusulkan pengerukan drainase secara menyeluruh serta pembenahan kabel listrik di RW 1 dan RW 2 demi keselamatan dan kenyamanan lingkungan.
Masih di wilayah Mangasa, persoalan banjir di sekitar SMP 26 Makassar turut disoroti. Warga berharap adanya perbaikan drainase dan peningkatan kualitas jalan di kawasan tersebut agar genangan air tidak lagi terjadi saat musim hujan. Aspirasi ini dinilai mendesak karena berdampak pada aktivitas belajar-mengajar dan mobilitas masyarakat sekitar.
Reses kemudian berlanjut ke Kelurahan Jongaya. Di lokasi ini, masyarakat mengangkat isu rambu-rambu lalu lintas yang dinilai masih kurang memadai serta kebutuhan kursi untuk Posyandu. Selain itu, warga juga meminta penertiban kendaraan operasional perusahaan air minum yang kerap memanfaatkan bahu jalan untuk parkir, sehingga mengganggu arus lalu lintas di kawasan permukiman.
Permasalahan lain yang mengemuka di Jongaya adalah program bedah rumah yang dinilai belum maksimal tindak lanjutnya. Warga juga mengeluhkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak aktif serta kondisi jalan di RW 5 dan Lorong 3 Lepping yang membutuhkan perbaikan segera. Infrastruktur jalan yang rusak disebut menghambat aktivitas harian dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Pada titik ketiga di Kelurahan Balang Baru, aspirasi warga kembali didominasi persoalan perbaikan jalan, khususnya di kawasan Vaping Blok. Selain itu, warga mengusulkan bantuan bibit tanaman bunga dan pohon untuk penghijauan pekarangan rumah. Terdapat pula usulan pemanfaatan lahan bekas sumur yang terbengkalai untuk pembangunan Posyandu guna meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.
Memasuki hari kedua, Kamis 12 Februari 2026, kegiatan reses dilanjutkan di Kecamatan Mamajang, tepatnya di Kelurahan Maricaya Selatan. Warga menyampaikan kebutuhan pengerukan drainase serta persoalan desil dan KIS yang tidak aktif. Selain itu, muncul aspirasi mengenai perlunya sekolah terpadu untuk mengakomodasi siswa yang terkendala sistem zonasi.
Dalam dialog tersebut, warga juga menyoroti pentingnya pelibatan RT/RW dalam validasi data bantuan sosial agar tepat sasaran. Usulan pemberian dana hibah untuk pembangunan infrastruktur lingkungan turut menjadi perhatian, termasuk kebutuhan pengaspalan Jalan Harimau di RW 4 serta rehabilitasi sejumlah ruas jalan di RW 3.
Masalah zonasi penerimaan peserta didik baru kembali menjadi sorotan karena dinilai belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat sekitar sekolah. Warga berharap adanya evaluasi kebijakan agar akses pendidikan lebih merata dan adil bagi seluruh calon siswa di wilayah tersebut.
Reses kemudian berlanjut ke Kecamatan Mariso, dimulai dari Kelurahan Kampung Buyang. Di titik ini, warga mengangkat persoalan desil, perbaikan drainase di sejumlah lorong, serta perbaikan jalan Vaping Blok dan Jalan Flamboyan yang kerap tergenang akibat posisi jalan lebih rendah dari permukaan sekitarnya.
Pada titik terakhir di Kelurahan Mariso, aspirasi masyarakat kembali menitikberatkan pada pengerukan drainase di beberapa RW, rehabilitasi kantor lurah menjadi dua lantai untuk memaksimalkan pelayanan publik, serta pembangunan SMP 56 Unggulan yang menjadi prioritas warga. Selain itu, warga juga mengusulkan pembangunan pos kamling, alih fungsi WC umum yang sudah tidak digunakan menjadi pos ronda, serta penggantian penutup got yang rusak dengan material beton yang lebih kokoh.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Muhammad Farid Rayendra menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh usulan agar dapat dibahas sesuai mekanisme yang berlaku. “Semua aspirasi yang disampaikan akan kami catat dan perjuangkan melalui jalur pembahasan di DPRD agar dapat direalisasikan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa reses bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang dialog yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh warga. “Reses adalah jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Partisipasi aktif warga menjadi kunci agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” tutupnya.