TEBARAN.COM,MAROS — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan capaian yang patut diapresiasi secara objektif dan proporsional. Predikat Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) “Sangat Baik” bukanlah sekadar label administratif, melainkan cerminan dari kerja manajemen organisasi yang terukur, disiplin, dan konsisten dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan bertanggung jawab.
Di tengah sorotan publik terhadap praktik pengadaan barang dan jasa yang kerap menjadi titik rawan penyimpangan, capaian ini tampil sebagai sinyal kuat bahwa reformasi birokrasi di Sulawesi Selatan tidak berjalan di tempat. Pemerintah Provinsi Sulsel menunjukkan bahwa sistem yang tertata, kepemimpinan yang tegas, serta komitmen kolektif aparatur mampu menghasilkan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
ITKP bukan indikator seremonial. Ia menguji sejauh mana proses pengadaan direncanakan secara matang, dilaksanakan secara terbuka, diawasi dengan mekanisme yang jelas, serta dievaluasi secara berkelanjutan. Predikat “Sangat Baik” menandakan bahwa Pemprov Sulsel berhasil menutup celah-celah klasik birokrasi: konflik kepentingan, lemahnya pengawasan, hingga praktik tidak efisien yang selama ini membebani anggaran daerah.
Dari perspektif manajemen organisasi, capaian ini menunjukkan adanya sinergi yang solid antara kebijakan pimpinan daerah, kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan sistem digital dalam proses pengadaan. Pengadaan tidak lagi diposisikan sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan belanja publik benar-benar berdampak pada pelayanan dan pembangunan.
Lebih dari itu, predikat ITKP “Sangat Baik” mencerminkan keberanian institusi untuk tunduk pada sistem. Dalam organisasi pemerintahan yang sehat, sistem harus lebih berkuasa daripada kepentingan individu. Sulawesi Selatan memberi contoh bahwa ketika aturan ditegakkan secara konsisten, maka ruang abu-abu yang sering dimanfaatkan oleh aktor oportunis akan menyempit dengan sendirinya.
Namun, pujian ini bukan alasan untuk berpuas diri. Justru di sinilah ujian sesungguhnya dimulai. Mempertahankan predikat “Sangat Baik” jauh lebih sulit dibanding meraihnya. Dibutuhkan pengawasan internal yang terus diperkuat, peningkatan kompetensi aparatur pengadaan, serta komitmen politik yang tidak berubah oleh dinamika kekuasaan.
Capaian ini juga menyimpan pesan penting bagi pemerintah daerah lain: tata kelola pengadaan yang baik bukan utopia. Ia dapat diwujudkan jika ada kemauan untuk membangun sistem, menolak kompromi terhadap penyimpangan, dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan akhir.
Publik berhak memberi apresiasi, sekaligus harapan. Apresiasi atas kerja keras yang telah dibuktikan, dan harapan agar predikat ini berdampak langsung pada efisiensi anggaran, kualitas proyek, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Sulawesi Selatan hari ini menunjukkan bahwa birokrasi tidak selalu identik dengan lamban dan gelap. Dengan tata kelola pengadaan yang “Sangat Baik”, Pemprov Sulsel sedang menegaskan satu hal penting: pemerintahan yang bersih dan profesional bukan sekadar slogan, melainkan pilihan yang bisa dan harus diwujudkan.