Logo Header

Makassar Terapkan PPKM Level 4, DPRD Ingatkan Jangan Ada Ledakan PHK

Ridwan
Ridwan Senin, 26 Juli 2021 13:38
Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

TEBARAN.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar segera menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di kota yang berjuluk kota Daeng ini.

Beban Aisyah Rawat Ibu dan Adiknya dapat Perhatian Andi Sudirman

Menanggapi itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Kasrudi mengingatkan Pemerintah Kota Makassar agar mengantisipasi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan imbas dari PPKM Level 4.

Anggota Fraksi Partai Gerindra ini mengusulkan agar Pemerintah Kota Makassar melakukan koordinasi kepada pelaku usaha untuk mempertimbangkan kebijakan PHK.

“Selama pemberlakuan pembatasan ini diharapkan agar tidak ada PHK secara besar-besaran,” ujarnya kepada Tebaran, Minggu, 25 Juli 2021.

Kasrudi juga berharap Dinas Sosial Kota Makasaar turut memperhatikan kebutuhan masyarakat selama berlakunya PPKM level 4.

“Misalnya memberikan sembako dan kebutuhan lainnya, tapi itu jangan menggunakan data yang lama tapi menggunakan data yang telah di-update supaya orang-orang yang berhak menerima dapat terbantu,” pungkasnya.

PPKM Level 4 adalah level terberat dari klasifikasi yang diterapkan World Health Organization (WHO). Makassar dinilai sudah memiliki indikatornya, di antaranya yakni kasus harian yang tinggi dan masuk dalam zona merah.

Kasus harian baru yang disyaratkan lebih dari 150 kasus, sedangkan di Makassar kasus harian sudah 500 kasus dengan 30 orang yang dirawat per harinya.

Di Sulawesi Selatan, selain Makassar, Kabupaten Tana Toraja juga akan menerapkan PPKM Level 4. Ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Sabtu 24 Juli 2021 di Jakarta.

Presiden Jokowi juga telah mengumumkan perpanjangan PPKM Level 4 dari 26 Juli hingga 2 Agustus. Kebijakan itu diterapkan guna menekan laju penularan virus corona.

Sebelumnya pemerintah menerapkan PPKM darurat di Jawa dan Bali, serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali. Selanjutnya, kebijakan tersebut diperpanjang hingga 25 Juli 20201 dan berganti nama menjadi PPKM level 4 dan 3.

 

Ridwan
Ridwan Senin, 26 Juli 2021 13:38
Komentar