Logo Header

Survei IKS 2020: Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pemerintah Cukup Tinggi

Ridwan
Ridwan Selasa, 29 Juni 2021 17:17
Foto Bersama Usai Pelantikan Kabinet Indonesia Maju pada tahun 2019
Foto Bersama Usai Pelantikan Kabinet Indonesia Maju pada tahun 2019

TEBARAN.COM, JAKARTA – Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Balitbang-Diklat Kemenag merilis hasil survei Indeks Kesalehan Sosial (IKS) masyarakat Indonesia pada tahun 2020.

Beban Aisyah Rawat Ibu dan Adiknya dapat Perhatian Andi Sudirman

“Hasil survey mencapai nilai 82,53. Angka IKS ini masuk kategori cukup tinggi,” kata Ketua Tim Peneliti Raudlatul Ulum, di Jakarta, Selasa, 29 Juni 2021.

Raudlatul Ulum menjelaskan, survei IKS 2020 berangkat dari penglihatan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama terkait hubungan antara percaya kepada Tuhan dan memiliki nilai-nilai yang baik.

Kebijakan mengenai kesalehan sosial, ungkap pria yang akrab disapa Ulum ini, dirasa penting guna melihat dinamika ruang publik yang berhubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, pelestarian lingkungan, etika dan budi pekerti, juga kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

“Survei ini bertujuan untuk mengetahui hubungan masyarakat Indonesia dengan pengamalan pada tingkat sosial dengan mengambil beberapa responden,” katanya.

Responden terdiri dari perwakilan enam agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu.

Temuan survei, tingkat kepedulian sosial memperoleh skor 75,35; relasi antarmanusia, 87,6; pelestarian lingkungan, 76,61; dan patuh pada peraturan pemerintah dengan skor 85,01.

“Sementara, etika dan budi pekerti yang mendapat skor paling tinggi, yaitu 88,1,” papar Ulum.

Temuan lainnya, lanjut Ulum, IKS dipengaruhi beberapa faktor utama, yakni habituasi atau pembiasaan (skor paling tinggi 84,43), kesalehan ritual (79,65), pengetahuan (77,85), dan terapan program Kemenag (51,78).

“Sebagai faktor tertinggi, secara umum habituasi atau pembiasaan ini meliputi pemberian penghargaan atas prestasi (78,71), belajar bersama (81,18), mengelola sampah organik dan non organik (53,76), sanksi atas pelanggaran aturan (78,71) dan kegiatan piknik keluarga (77,41),” jelas Ulum.

Ridwan
Ridwan Selasa, 29 Juni 2021 17:17
Komentar