Logo Header

Pukuli Mahasiswa Pendemo, Kapolres Sinjai Pastikan Oknum Kades Itu Diproses

Ridwan
Ridwan Kamis, 17 Juni 2021 07:00
Polisi pastikan proses hukum oknum Kades yang memukul peserta demo berjalan sesuai SOP (Foto: Ist/screenshot)
Polisi pastikan proses hukum oknum Kades yang memukul peserta demo berjalan sesuai SOP (Foto: Ist/screenshot)

TEBARAN.COM, SINJAI – Kapolres Sinjai AKBP Iwan Irmawan memastikan proses hukum kasus pemukulan mahasiswa saat demo yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa (Kades) berjalan secara profesional.

Beban Aisyah Rawat Ibu dan Adiknya dapat Perhatian Andi Sudirman

“Pasti kita proses kasusnya, secara profesional dan proposional,” kata AKBP Iwan Irmawan kepada Tebaran, Selasa, 16 Juni 2021.

Pihaknya mengaku telah menerima laporan resmi dari korban yang mengalami tindakan kekerasan dari oknum Kades.

Kapolres Sinjai menegaskan kembali bahwa kasus pemukulan tersebut diproses sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Laporan resmi sudah kami terima kemarin sore di SPKT Polres Sinjai dan akan diproses di Sat Reskrim Polres Sinjai sini sesuai SOP yang ada,” tegasnya.

Diketahui aksi demonstrasi puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sinjai di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Selasa, 15 Juni 2021 berakhir ricuh.

Aksi yang awalnya damai namun tiba-tiba berubah ricuh saat salah seorang kades maju ke arah pendemo dan menarik serta hendak merebut baliho demonstran. Mahasiswa berusaha untuk menghalangi kades tersebut, namun disambut pukulan.

“Saya selaku Koorlap dihantam dan Toa pun yang kami pakai ikut dirusak pada saat dipukul. Leher saya dipegang dan ada lagi yang hantam saya dari depan,” ungkap Syahrul, juga Sekretaris PMII Sinjai.

Mahasiswa melakukan aksi menuntut soal transparansi studi banding sejumlah Kades di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Mahasiswa menilai perjalanan ke luar kota tidak memberikan kontribusi positif pembangunan desa di Sinjai.

“Belum ada yang dapat terimplementasikan dari hasil kunjungan ke luar kota. Justru yang ada pemborosan anggaran dan juga memiliki potensi korupsi,” bebernya.

Di sisi lain, Syahrul menyoroti Dinas PMD Sinjai karena memberikan ruang Kades menghabisi waktu yang semestinya biasa digunakan membahas soal persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

“Ini malah disibukan dengan urusan yang tidak jelas, yang sebelumnya mengeluhkan minimnya anggaran Pilkades, ini akan semakin mengurangi anggaran,” pungkasnya.

Ridwan
Ridwan Kamis, 17 Juni 2021 07:00
Komentar