Logo Header

Cegah Monopoli Harga, Danny Bentuk Mart Berjalan “Tettere” Pakai Sepeda Listrik

Ridwan
Ridwan Selasa, 15 Juni 2021 20:33
Wali Kota Makassar Danny Pomanto dan Ketua Komisi KPPU Wilayah VI, Hilman Sudjana
Wali Kota Makassar Danny Pomanto dan Ketua Komisi KPPU Wilayah VI, Hilman Sudjana

TEBARAN.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto bakal membentuk mart “Tettere” dengan sistem berjalan mencegah monopoli harga dan barang di kalangan pelaku usaha.

Beban Aisyah Rawat Ibu dan Adiknya dapat Perhatian Andi Sudirman

Ini disampaikan saat Danny dikunjungi oleh Ketua Komisi Pengawasan Pelaku Usaha (KPPU) Wilayah VI, Hilman Pudjan di kediamannya Jalan Amirullah pada Selasa, 15 Juni 2011.

Danny mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan solusi untuk rencana tersebut dengan membentuk sistem mart berjalan bernama “Tettere”.

“Saya juga ada mau bikin tettere. (Jadi) tettere itu toko elektronik apa gitu saya lupa. Jadi saya bikin mart berjalan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa sistem mart ini akan menggunakan sepeda listrik yang akan menyusuri rumah-rumah dan lorong-lorong. “Karena saya lihat ada terjadi monopoli dipasar,” tambahnya.

Ia juga berencana akan membentuk “Tettere” sebanyak 1.000 unit sepeda listrik. “Sekalian go green. Nanti pasokan sayurnya kita hadang memang diperbatasan, atau langsung dari sumbernya,” jelasnya.

Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa gagasan ini tidak akan mematikan pasar-pasar ritel seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan sebagainya, namun izin-izin dari supermarket tersebut akan terus diperiksa dan dievaluasi.

Sementara itu, Ketua Komisi KPPU Wilayah VI, Hilman Sudjana mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi rencana Wali Kota tersebut.

“Pada dasarnya kami tidak keberatan cuman tinggal nanti teknisnya seperti apa. Kalau kami intinya adalah apakah ada pembatasan atau tidak terhadap pelaku usaha yang lain. Kan tentu ada intervensi dari pemerintah. Kalau kita bicara pasar kan ‘seberapa sih ini market yang diintervensi oleh pemerinta?’. Kalau misal penjualan beras di lorong-lorong itu, mereka jadi penjual, target market merak siapa, masyarakat lorong itu juga,” jelasnya.

Hilman juga menyampaikan bahwa KPPU bertugas dalam mengurus pelanggaran persekongkolan dan tender pada pelaku usaha. Jika membahas soal pendiriannya itu adalah wewenang pemerintah.

“Kewenangan (ada) di Pak Wali (tentang) masalah jumlahnya berapa di Makassar. Kalau bapak merasa sudah cukup penambahan supermarket itu bapak berhak stop. Kami dukung itu,” tegasnya.

Sampai saat ini ada 573 supermarket yang ada di Makassr dengan rincian, Indomaret 266 toko, Alfamart 246 toko, dan Alfamidi 61 toko.

Penulis : Susan Alwia
Ridwan
Ridwan Selasa, 15 Juni 2021 20:33
Komentar