Logo Header

Aliran Dana Bansos era Gubernur Nurdin Abdullah Berpeluang Diusut KPK

Ridwan
Ridwan Selasa, 08 Juni 2021 07:30
Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah
Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah

TEBARAN.COM, MAKASSAR – Mantan ajudan Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah, Salman yang membenarkan adanya sejumlah nama penerima aliran dana bantuan sosial atau Bansos Covid-19 berpeluang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beban Aisyah Rawat Ibu dan Adiknya dapat Perhatian Andi Sudirman

Penyidik KPK, Andre Nainggolan mengatakan, jangankan dipersidangan, sebelum sidang pun jika ada fakta baru, maka KPK bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Jangankan dipersidangan, sebelum ada ada terdakwa pun kalo ada fakta baru KPK bisa melakukan penyelidikan lebih jauh,” tegas Andre dalam diskusi soal korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 yang digelar di Makasaar, Senin, 7 Juni 2021.

Andre mengaku, fakta persidangan bisa menjadi jalan masuk bagi penyidik untuk melakukan pengembangan lebih jauh.

“Apabila ada fakta baru yang muncul di persidangan, bisa dilakukan pengembangan penyidikan yang mengarah pada pihak baru. Tentu dilihat dulu seberapa besar alat bukti yang diperoleh,” ujar Andre.

Sejumlah nama yang menerima aliran dana bansos Covid-19 salah satunya adalah mantan Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Sulsel, Sri Wahyuni. Nama auditor muda itu disebut oleh Salman, mantan ajudan Nurdin Abdullah, yang saat itu dihadirkan sebagai saksi kasus tersebut.

Munculnya nama Sri Wahyuni, menjadi perhatian Koordinator FoKal NGO Sulsel, Djusman AR. Ia mengatakan, apapun yang terungkap di persidangan sebagai fakta persidangan, merupakan alat bukti yang kuat. Sebagai saksi, Salman menyatakan kesaksiannya dibawah sumpah, dan dilindungi undang-undang.

“Jika namanya disebut dalam persidangan, maka itu sudah menjadi fakta persidangan. Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel, tentu tidak boleh melepas begitu saja dan harus ada tindak lanjut. Harus ditelusuri sejauh mana perannya,” kata Djusman AR.

Djusman menyatakan, jika terbukti bersalah menerima aliran dana bansos Covid-19, Sri Wahyuni bisa mendapatkan sanksi, hingga pemecatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelaksana Tugas Gubernur (Plt) harus menindaklanjuti kesaksian Salman, tentunya tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.

“Saya selalu yakin, mereka yang memberikan kesaksiannya di pengadilan sangat kecil kemungkinan berbohong. Karena mereka kan disumpah terlebih dahulu. Kalau memberikan kesaksian palsu, itu bisa dipidana,” kata Djusman.

Ridwan
Ridwan Selasa, 08 Juni 2021 07:30
Komentar