Logo Header

Kabiro PBJ Pemprov Sulsel Mundur Usai Kembalikan ‘Uang Proyek’ ke KPK

Editor Tebaran.com
Editor Tebaran.com Sabtu, 22 Mei 2021 12:28
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel nonaktif, Sari Pudjiastuti (Rakyatku)
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel nonaktif, Sari Pudjiastuti (Rakyatku)

TEBARAN.COM, MAKASSAR – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa atau kabiro PBJ Pemprov Sulsel, Sari Pudjiastuti mundur dari jabatannya setelah mengembalikan sejumlah uang ke KPK atas dugaan kasus suap pada sejumlah pengadaan barang.

Beban Aisyah Rawat Ibu dan Adiknya dapat Perhatian Andi Sudirman

Kabiro PBJ Sari Pudjiastuti pun telah menjalani sidang kode etik oleh Pemprov Sulsel pada Kamis 20 Mei 2021. Dirinya telah melayangkan surat pernyataan mundur dari Jabatannya

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi membenarkan pengunduran diri Sari Pudjiastuti.

Dimana sebelumnya, kata Imran, majelis kode etik telah melakukan rapat terhadap yang bersangkutan (Sari). Hasilnya, majelis kode etik memberikan rekomendasi kepada Plt Gubernur agar dilakukan pemeriksaan lanjutan.

“Namun untuk memudahkan proses pemeriksaan lanjutan oleh Inspektorat, maka disarankan kepada bapak Plt Gubernur untuk menonaktifkan dan ditunjuk Pelaksana harian (Plh),” katanya, Jum’at 21 Mei 2021.

“Bapak Plt Gubernur secara arif dan bijaksana mengundang yang bersangkutan. Untuk menjelaskan kondisinya, jadi Bapak Plt Gubernur mendengarkan dan mempertimbangkan dari dua pihak, dari tim kode etik dan ibu Sari,” tambahnya.

Namun kata dia, Sari Pudjiastuti menyatakan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Dan itu sesuai dengan Manajemen PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

“Dalam Pasal 144, ada delapan poin, salah satunya PNS diberhentikan dari JPT apabila mengundurkan diri dari jabatan,” jelas Imran.

Imran mengaku surat tersebut diajukan sendiri oleh yang bersangkutan mengingat perkembangan terus masalah yg dihadapi yang bersangkutan dan kita pastikan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Surat pengunduran dirinya tertanggal 20 Mei 2021 kemarin. BKD akan memproses lebih lanjut dan akan menyampaikan laporan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaporan dan penyampaian serta tembusan kepada KASN karena yang bersangkutan merupakan JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi), untuk kemudian nantinya bapak Plt Gubernur akan menerbitkan SK pemberhentian dalam jabatan,” ungkapnya.

“Bapak Plt Gubernur selalu mengingatkan khususnya bagi ASN untuk bekerja dengan hati-hati dan bekerja sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku,” tuturnya.

Editor Tebaran.com
Editor Tebaran.com Sabtu, 22 Mei 2021 12:28
Komentar