Bank Sulselbar Komitmen Jadi Mitra Stategis Pemerintah

TEBARAN.COM,MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar secara resmi meluncurkan program digitalisasi pembayaran layanan publik dan retribusi di Pasar Daya, Pasar Terong, Terminal Daya, dan PDAM.

Peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam upaya percepatan ekonomi digital dan peningkatan transparansi tata kelola keuangan di Kota Makassar. Dengan mengusung tagar #MARIKIPAKAIORIS, inisiatif ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dan keamanan transaksi bagi masyarakat.

Acara peluncuran yang berlangsung di Pasar Pusat Niaga Daya ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Melinda Aksa Mahmud, Sekda Zulkifly Nanda, Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri dan Dara Nasution, serta Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suharmika. Turut hadir pula Direktur Operasional dan TI Bank Sulselbar, Iswadi, dan Kepala Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wirnanda.

Dalam sambutannya, Direktur Operasional dan TI Bank Sulselbar, Iswadi, menyampaikan komitmen penuh Bank Sulselbar sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan perusahaan daerah.

“Bank Sulselbar berkomitmen penuh untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan perusahaan daerah dalam memperluas jangkauan inklusi keuangan serta mendorong percepatan ekonomi digital di Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa inisiatif ini bukan hanya menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga membangun ekosistem digital yang utuh dan terintegrasi dari hulu ke hilir.

Seluruh layanan tersebut akan diintegrasikan melalui sistem pembayaran digital Bank Sulselbar seperti QRIS, Virtual Account, dan Host-to-Host demi menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi tata kelola layanan publik dan transaksi keuangan.

Bank Sulselbar yakin transformasi ini akan memberdayakan pelaku usaha lokal, memperkuat pengelolaan keuangan daerah, dan menciptakan pengalaman baru yang lebih nyaman bagi masyarakat Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa penerapan QRIS merupakan langkah strategis untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam transaksi di pasar, terminal, maupun layanan publik, termasuk pembayaran PDAM.

“Hari ini mulai berlaku QRIS beli karcis di terminal, belanja di pasar dan pembayaran PDAM,” jelas Munafri.

Ia mencontohkan, dengan QRIS, masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai atau repot menerima kembalian berupa permen, dan harga transaksi juga menjadi tepat tanpa pembulatan.

Bagi pelaku usaha dan UMKM, QRIS menawarkan pencatatan otomatis sehingga laporan keuangan lebih rapi dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Digitalisasi akan menghilangkan celah permainan angka. Semua transaksi tercatat, bisa ditelusuri, dan diawasi oleh regulator,” tegas Munafri.

Pemerintah Kota Makassar juga memanfaatkan QRIS untuk memperkuat sistem pengawasan pendapatan daerah.

Munafri mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran retribusi kendaraan saat ini masih sekitar 40%, sehingga digitalisasi menjadi instrumen penting untuk menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau masih pakai uang cash, terlalu banyak potensi kebocoran. Ada selisih, ada minus, ada laporan yang tidak sesuai. Dengan sistem digital, semua jejak pembayaran terekam dan tidak bisa dimanipulasi,” ujarnya.

Untuk memperluas adopsi QRIS, Pemkot akan melakukan kampanye masif dan memberikan reward bagi pasar atau terminal yang mencatat tingkat penggunaan QRIS tertinggi, untuk memicu antusiasme pedagang dan masyarakat.

Munafri juga menegaskan bahwa program ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni.

“Setelah acara ini, jangan hanya pulang, lalu selesai. Kita harus melihat apa yang masih kurang di lapangan dan segera memperbaikinya. Digitalisasi harus benar-benar digunakan, bukan sekadar dipajang,” tegasnya.

Kepala Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wirnanda, menyampaikan pandangannya bahwa digitalisasi transaksi melalui QRIS bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera diterapkan di seluruh sektor, termasuk pasar tradisional, restoran, dan layanan publik.

“Digitalisasi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kita bangun tidur sampai tidur lagi selalu memegang ponsel,” ujar Rizki.

Ia menyebutkan, sejak diluncurkan, QRIS menunjukkan pertumbuhan transaksi yang sangat pesat. Secara nasional, nilai transaksi sudah mencapai Rp570 triliun dengan pertumbuhan 120%.

“Di Sulsel sendiri, pengguna QRIS mencapai 1,3 juta orang dengan total perputaran transaksi sekitar Rp6 triliun,” paparnya.

Rizki menegaskan, restoran atau pelaku usaha yang belum menyediakan QRIS sudah ketinggalan zaman.

Bahkan, ia menyebut kuliner populer khas Makassar, seperti pallu basa, perlu segera menerapkan pembayaran digital.

Ia juga mengumpamakan, jika Makassar ingin menjadi kota berbasis digital, seluruh toko, pasar, hingga sektor kuliner harus diarahkan – bahkan dipaksa – untuk menggunakan QRIS, seperti halnya di jalan tol yang mengharuskan penggunaan e-money.

“Terima kasih kepada Pemerintah Kota Makassar yang sudah memulai dari belanja, tempat wisata, hingga parkir. Ini bentuk komitmen yang harus dilanjutkan agar seluruh sektor bergerak menuju transaksi non-tunai,” ujarnya.

Untuk Pasar Daya, digitalisasi akan mencakup seluruh komponen ekosistem pasar, mulai dari pembayaran retribusi parkir masuk pasar, retribusi pedagang, pembayaran toilet umum, masjid, hingga transaksi jual beli antar pedagang dan konsumen.

Sementara untuk Terminal Daya, digitalisasi menyentuh aspek penting seperti retribusi parkir kendaraan, pembayaran peron dan sewa lahan, kerja sama dengan Perusahaan Otobus, sewa kios dan bangunan, pembayaran penerangan listrik, serta penguatan sektor UMKM di area terminal.

Sedangkan untuk PDAM, digitalisasi menyentuh pembayaran tagihan PDAM melalui kanal Bank, pembayaran Mobil Tangki, dan pembayaran tagihan air di loket.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.

“Transaksi non-tunai melalui QRIS bukan hanya mempermudah, tetapi juga memberikan rasa aman dan transparansi bagi pedagang maupun pengguna jasa terminal,” ujarnya.

Dengan peluncuran QRIS ini, Pemkot Makassar menargetkan seluruh BUMD dan SKPD mengintegrasikan sistem pembayaran digital ke dalam layanannya. Harapannya, pendapatan daerah lebih optimal, kebocoran berkurang, dan proses administrasi keuangan menjadi transparan serta akuntabel.

“Transformasi digital bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi budaya kerja dan kebiasaan masyarakat Makassar,” tutup Munafri.